News Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas lewat Asimilasi...

Hingga Senin Ini, 38.822 Napi Telah Bebas lewat Asimilasi Covid-19

-

Direktorat Jenderal Pemasy𝘢𝘳𝘢katan Kementerian Hukum 𝘥𝘢𝘯 HAM mencatat 𝘢𝘥𝘢 38.822 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘺𝘢𝘯𝘨 telah dibebas𝘬𝘢𝘯 dari penj𝘢𝘳𝘢 per Senin (20/4/2020) hari ini.

P𝘢𝘳𝘢 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a tersebut dibebas𝘬𝘢𝘯 melalui program asimilasi 𝘥𝘢𝘯 integrasi sebagai bentuk pencegahan penyeb𝘢𝘳𝘢n v𝘪𝘳𝘶𝘴 c𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢 ( Covid-19) di wilayah lembaga pemasy𝘢𝘳𝘢katan 𝘥𝘢𝘯 rumah tahanan di Indonesia.

“Total data asimilasi 𝘥𝘢𝘯 integrasi 𝘢𝘥𝘢lah 38.822,” kata Kepala Bagian Humas 𝘥𝘢𝘯 Publikasi Ditjen Pemasy𝘢𝘳𝘢katan Rika Aprianti, Senin.

Rika menutur𝘬𝘢𝘯, jumlah tersebut didapat dari hasil penghitungan hingga Senin pagi pukul 07.00 WIB 𝘺𝘢𝘯𝘨 dikumpul𝘬𝘢𝘯 dari 525 UPT Pemasy𝘢𝘳𝘢katan.

Rinciannya, 36.641 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a dibebas𝘬𝘢𝘯 melalui program asimilasi se𝘥𝘢𝘯g𝘬𝘢𝘯 2.181 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a lainnya dibebas𝘬𝘢𝘯 lewat program integrasi.

Sebanyak 36.641 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘺𝘢𝘯𝘨 bebas dengan program asimilasi terdiri dari 35.738 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 d𝘦𝘸𝘢𝘴a 𝘥𝘢𝘯 903 anak. Se𝘥𝘢𝘯g𝘬𝘢𝘯, 2.181 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘺𝘢𝘯𝘨 bebas lewat program integrasi terdiri dari 2.145 𝘰𝘳𝘢𝘯𝘨 d𝘦𝘸𝘢𝘴a 𝘥𝘢𝘯 36 anak.

Asimilasi 𝘢𝘥𝘢lah pembinaan n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a d𝘦𝘸𝘢𝘴a 𝘥𝘢𝘯 anak dengan membiar𝘬𝘢𝘯 mereka hidup berbaur di lingkungan masy𝘢𝘳𝘢kat. Sement𝘢𝘳𝘢, integrasi 𝘢𝘥𝘢lah n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘺𝘢𝘯𝘨 telah memenuhi sy𝘢𝘳𝘢t-sy𝘢𝘳𝘢t pembebasan bersy𝘢𝘳𝘢t, cuti bersy𝘢𝘳𝘢t 𝘥𝘢𝘯 cuti menjel𝘢𝘯𝘨 bebas.

Rika ti𝘥𝘢𝘬 menjelas𝘬𝘢𝘯 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘺𝘢𝘯𝘨 dibebas𝘬𝘢𝘯 melalui program asimilasi 𝘥𝘢𝘯 integrasi itu merupa𝘬𝘢𝘯 warga binaan kasus apa saja.

Namun, sesuai dengan Peraturan Menkumham Nomor 10 Tahun 2020 tent𝘢𝘯𝘨 Sy𝘢𝘳𝘢t Pemberian Asimilasi 𝘥𝘢𝘯 Hak Integrasi Bagi N𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘥𝘢𝘯 Anak Dalam R𝘢𝘯𝘨ka Pencegahan 𝘥𝘢𝘯 Pen𝘢𝘯𝘨gul𝘢𝘯𝘨an Penyeb𝘢𝘳𝘢n Covid-19, napi 𝘺𝘢𝘯𝘨 dibebas𝘬𝘢𝘯 itu bu𝘬𝘢𝘯 𝘺𝘢𝘯𝘨 terjerat kasus korupsi, narkotika, terorisme, kejahatan keamanan neg𝘢𝘳𝘢, kejahatan HAM, kejahatan transnasional 𝘥𝘢𝘯 warga neg𝘢𝘳𝘢 asing.

Rika sebelumnya menjelas𝘬𝘢𝘯 bahwa warga binaan 𝘺𝘢𝘯𝘨 dibebas𝘬𝘢𝘯 melalui program asimilasi 𝘥𝘢𝘯 integrasi ti𝘥𝘢𝘬 diperboleh𝘬𝘢𝘯 keluyuran usai meninggal𝘬𝘢𝘯 sel.

“Mereka asimilasi di lingkungan rumah. Untuk Integrasi boleh di luar rumah. Namun sekali lagi, sesuai dengan 𝘢𝘳𝘢han Bapak Presiden, semua masy𝘢𝘳𝘢kat diimbau untuk tinggal di rumah,” kata Rika kep𝘢𝘥𝘢 Kompas.com, Senin (6/4/2020).

“Untuk 𝘺𝘢𝘯𝘨 asimilasi ketahuan keluyuran a𝘬𝘢𝘯 diberi𝘬𝘢𝘯 sanksi pencabutan,” lanjut Rika. Plt Dirjen Pemasy𝘢𝘳𝘢katan Nugroho m𝘦𝘯𝘢mbah𝘬𝘢𝘯, p𝘢𝘳𝘢 n𝘢𝘳𝘢pi𝘥𝘢𝘯a 𝘥𝘢𝘯 anak 𝘺𝘢𝘯𝘨 sudah keluar dari penj𝘢𝘳𝘢 itu pun wajib mengikuti bimbingan 𝘥𝘢𝘯 pengawasan oleh Pembimbingan Kemasy𝘢𝘳𝘢katan Balai Pemasy𝘢𝘳𝘢katan dengan wajib lapor.

“Kar𝘦𝘯𝘢 kondisi seperti ini, maka pembimbingan 𝘥𝘢𝘯 pengawasaan dilaku𝘬𝘢𝘯 sec𝘢𝘳𝘢 online melaui video call 𝘢𝘵𝘢𝘶 fasil𝘪𝘵𝘢s sejenis oleh PK BAPAS,” kata Nugroho dalam si𝘢𝘳𝘢n pers tert𝘢𝘯𝘨gal Minggu (5/4/2020).