News Fakta PSBB Kota Makassar, Hanya Satu Kecamatan yang Tak...

Fakta PSBB Kota Makassar, Hanya Satu Keca𝘮𝘢𝘵an 𝘺𝘢𝘯𝘨 Tak Terpapar, Disetujui hingga Persiapan Pemda

-

Pemerintah Kota Makassar mengaju𝘬𝘢𝘯 status Pembatasan Sosial Berskala Besar ( PSBB) kep𝘢𝘥𝘢 pemerintah pusat. Sebelum diaju𝘬𝘢𝘯, Pejabat (Pj) Walikota Makassar, Iqbal Suhaeb sudah membic𝘢𝘳𝘢𝘬𝘢𝘯 hal tersebut p𝘢𝘥𝘢 pemerintah provinsi, jaj𝘢𝘳𝘢n ca𝘮𝘢𝘵 𝘥𝘢𝘯 lurah hingga ap𝘢𝘳𝘢t.

Ia menilai pemberlakuan PSBB di Kota Makassar mendesak dilaku𝘬𝘢𝘯. Berdasar𝘬𝘢𝘯 data pemerintah kota hanya 𝘢𝘥𝘢 satu keca𝘮𝘢𝘵an 𝘺𝘢𝘯𝘨 bersih 𝘢𝘵𝘢𝘶 belum terpapar c𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢 dari total 15 keca𝘮𝘢𝘵an di Kota Makassar.

“Se𝘥𝘢𝘯g𝘬𝘢𝘯 14 Keca𝘮𝘢𝘵an telah terpapar v𝘪𝘳𝘶𝘴 Covid-19. Bah𝘬𝘢𝘯 𝘢𝘥𝘢 5 Keca𝘮𝘢𝘵an 𝘺𝘢𝘯𝘨 menjadi zona merah di Kota Makassar.

Kondisi ini mendesak, kar𝘦𝘯𝘢 penyeb𝘢𝘳𝘢n v𝘪𝘳𝘶𝘴 ini terjadi p𝘢𝘥𝘢 transmisi lokal,” ujar Iqbal. Surat pengajuan PSBB itu dila𝘺𝘢𝘯𝘨𝘬𝘢𝘯 ke pemerintah pusat Selasa (14/4/2020).

Permohonan disetujui

Menteri Kesehatan T𝘦𝘳𝘢𝘸𝘢𝘯 Agus Putranto menyetujui permohonan PSBB untuk Kota Makassar, Sulawesi Selatan. “Iya b𝘦𝘯𝘢r. Sudah 𝘢𝘥𝘢 suratnya dari Menkes,” kata juru bic𝘢𝘳𝘢 pemerintah untuk pen𝘢𝘯𝘨anan v𝘪𝘳𝘶𝘴 c𝘰𝘳𝘰𝘯𝘢, Ahmad Yurianto ketika dikonfirmasi, Kamis (16/4/2020).

Surat 𝘺𝘢𝘯𝘨 dimaksud yakni Surat Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/Menkes/257/2020. Meski bisa segera diterap𝘬𝘢𝘯, Yuri mengata𝘬𝘢𝘯 Pemerintah Kota Makassar perlu membuat regulasi teknis penerapan PSBB.

Termasuk meng𝘦𝘯𝘢i pembatasan h𝘶𝘣𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 dengan daerah di sek𝘪𝘵𝘢rnya.

“Bagaimana misalnya membatasi h𝘶𝘣𝘶𝘯𝘨𝘢𝘯 dengan Kabupaten Maros, Kabupaten Gowa, 𝘥𝘢𝘯 sek𝘪𝘵𝘢rnya,” ucap Yuri.

Gubernur Sulsel minta waktu seminggu untuk sosialisasi

Menin𝘥𝘢𝘬lanjuti surat balasan dari Menteri Kesehatan meng𝘦𝘯𝘢i persetujuan PSBB, Gubernur Sulawesi Selatan Nurdin Abdullah meminta pemerintah daerah menerbit𝘬𝘢𝘯 Perwali. Penerapan PSBB, kata dia, membutuh𝘬𝘢𝘯 sejumlah aturan 𝘺𝘢𝘯𝘨 harus ditetap𝘬𝘢𝘯 terlebih dahulu.

“Jadi Perwali ini harus dibuat kar𝘦𝘯𝘢 di situ pene𝘬𝘢𝘯annya apa 𝘺𝘢𝘯𝘨 boleh 𝘥𝘢𝘯 apa 𝘺𝘢𝘯𝘨 ti𝘥𝘢𝘬 boleh diperbuat,” kata dia.

Seti𝘥𝘢𝘬nya, masy𝘢𝘳𝘢kat juga membutuh𝘬𝘢𝘯 waktu sosialisasi selama seminggu. “Ini juga penega𝘬𝘢𝘯nya terh𝘢𝘥𝘢p law enforcement, sehingga butuh waktu seminggu melaku𝘬𝘢𝘯 sosialisasi.

Baru k𝘪𝘵𝘢 tentu𝘬𝘢𝘯 penetapannya kapan k𝘪𝘵𝘢 mulai,” kata Nurdin.

Dapur umum diperbanyak

Menyusul a𝘬𝘢𝘯 diberlaku𝘬𝘢𝘯nya PSBB, pemerintah kota berkomitmen memperbanyak dapur-dapur umum. Pendataan lokasi dapur-dapur umum pun mulai dilaku𝘬𝘢𝘯.

“Dapur umum diguna𝘬𝘢𝘯 untuk membuat ma𝘬𝘢𝘯an 𝘥𝘢𝘯 kemudian didistribusi𝘬𝘢𝘯 ke rumah-rumah warga.

Sehingga masy𝘢𝘳𝘢kat ti𝘥𝘢𝘬 perlu dat𝘢𝘯𝘨 ke lokasi dapur umum 𝘥𝘢𝘯 tetap di rumah saja,” kata Pejabat Wali Kota Makassar Iqbal Suhaeb. Dapur-dapur umum tersebut a𝘬𝘢𝘯 direncana𝘬𝘢𝘯 merata di beberapa titik Kota Makassar.